Majumapannews BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) LKD (Lembaga Keuangan Desa) sebagai motor penggerak ekonomi desa didorong agar pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Halal bi Halal Asosisasi BUMDesma LKD Kabupaten Banjarnegara di Surya Yudha Park 2, Selasa (14/4/2026).
"BUMDesma ini sebagian besar menjalankan unit simpan pinjam, maka harus taat aturan hukum, terutama regulasi terkait pengelolaan dana, harus akuntabel dan transparan," tegasnya
Bupati berharap, BUMDesma bisa berkembang melalui inovasi berupa unit-unit usaha lain yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Pesan saya ke depan BUMDesma di Kabupaten Banjarnegara ini tentunya bisa lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk masyarakat," katanya
Ketua Asosisasi BUMDesma LKD Kabupaten Banjarnegara, Hendar Widiono menyampaikan, saat ini yang masuk BUMDesma LKD ada 20 dari 20 kecamatan.
"Semuanya dari 20 kecamatan yang aktif 19 kecamatan dan yang satu agak kurang aktif. Kegiatannya rata-rata masih di simpan pinjam dana bergulir masyarakat. Namun, beberapa sudah ada yang yang punya kegiatan di sektor riil seperti di Kecamatan Banjarmangu dan Susukan," terangnya
Saat ini, lanjutnya, BUMDesma LKD Kabupaten Banjarnegara sedang mengupayakan pendirian LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di tingkat kabupaten.
"Kami sudah berada di bawah OJK, kita menjadi unit dari BUMDesma. Nah sekarang sedang kita upgrade, kita upayakan untuk menjadi LKM kabupaten.
Jadi nanti semuanya punya unit pinjaman individu," imbuhnya. (komimfo/sdw)
Social Header