Majumapannews Debat calon bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang pasca pilkada ulang,menjadi drama panjang bagi penyelenggara pemilu empat lawang.
Ada apa dengan KPU Sumatra selatan,yang MENTIADAKAN jadwal Sekmen tanya jawab antar paslon,dengan dalil keamanan artinya KPU sumatera selatan melemahkan pihak kepolisian sementara' ruang debat sudah disiapkan steril, kpu sangat tidak menghargai pihak kepolisian yang sudah di persenjatai.
KPU Sumsel dan KPU empat lawang sudah kelihatan kekeringan otak untuk berpikir yang tidak beralasan,sehingga bisa merubah jadwal dengan semaunya.
Untuk apa keputusan MK yang sudah di sampaikan pada saat putusan, karena ini akan menjadi sejarah panjang bagi kabupten empat lawang sejarah pilkada terburuk di Indonesia.
Minta kepada KPU RI. kapolri jendral Listyo Sigit. Kapolda Sumatra selatan. Kapolres empat lawang.memastikan keamanan di pilkada empat lawang, sedangkan biaya keamanan yang sudah di siapkan bukannya sedikit untuk keamanan
Tindakan penyelengara pemilu Sumatra selatan dan KPU empat lawang sudah tidak lagi membangun hak masyarakat yang mau melihat kandidat nya debat antar paslon.
Dengan di tiadakan Sekmen tanya jawab antar paslon menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat luas dan khusus untuk kabupaten empat lawang.
Sementara jadwal debat dan tata tertib di batasi oleh pihak penyelenggara namun masih memberikan keterangan kepada pasangan calon tidak ada Sekmen tanya jawab,untuk apa ada jadwal debat kalau di batasi Sekmen tersebut. Lebih baik KPU tidur saja makan gaji buta saja.
Masyarakat empat lawang Sangat kecewa atas tindakan KPU Sumatra Selatan yang tidak menjadwalkan Sekmen tanya jawab tersebut.
Pihak media mempertanyakan persoalan tersebut kepada salah satu tim hukum pasangan calon nomor satu menjelaskan"Dengan meniadakan tanya jawab antar paslon
Maka kpu telah menghilangkan hak pemilih masyarakat untuk memilih pasangan yang kredibel yang smart dan yang mampu menjawab persoalan persoalan yang krusial secara spontan di kabupaten empat lawang
Hal Menjadi pertanyaan kuasa hukum HBA Kenapa Ini di Hilang kan pada menit menit terakhir apakah ada intervensi dari pihak lain yang tidak menginginkan Debat antar paslon. Karena debat ini adalah amanat dari putusan mk dan hal yang esensi dari acara tersebut ada nya debat bukan pertanyaan dari panelis
Bukankah hal ini dapat kita sebut pembangkangan kembali keputusan mk phpu no 24 karna mk pada inti nya telah mengamanatkan esensi nya adalah debat antar paslon bukan debat antar panelis
Kalu hal ini memang benar terjadi maka akan menimbulkan potensi cacat pormil dalam pelaksanaan psu kabupaten empat lawang
Hal inilah yang harus benar benar di pertimbangkan secara matang dan komprehensif oleh KPU Empat Lawang
Karena ketika amanat putusan mk tidak dilaksanakan debat ini terindikasi mengandung cacat formil dan tidak sah maka ber indikasi di ujung pemenang psu tidak sah pula tegasnya.
Kami tetap menginginkan adanya debat antar paslon dengan paslon dan bukan debat antar panelis dengan paslon karena itu adalah hak masyarakat empat lawang agar dapat menilai calon pemimpin nya yang kredibel dan smart yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di kabupaten empat lawang secara spontan. Pungkas pahmi.
Social Header