Majumapannews Pembagian singkong hasil beli dengan warga oleh pemerintah Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara diduga kuat untuk mengelabui publik seolah olah Kebun ketahanan pangan desa Tanjung Sari berhasil.
Pemerintah Desa Tanjung Sari membeli singkong kepada warga Tanjung Sari yang kebunnya di lokasi bekas PT.API yang mana lokasi tersebut berada kawasan Hutan Produksi terbatas ( HPT ).
Pemilik kebun singkong tersebut berinisial Nd berada di tanjakan gajah Desa Tanjung Sari dan singkong yang di beli oleh pihak pemerintah desa tersebut diperkirakan sekitar kurang lebih 1 ton.
Hal ini di sampaikan oleh salah seorang warga desa tanjung sari yang tidak mau di sebut namanya berjumpa saat diangkatnya singkong darin kebun Nd mempergunakan kendaraan roda empat yang menurut warga mobilnya salah satu masyarakat Desa tanjung sari yang menjabat sebagai pemerintah Desa.
Ubi singkong itu di bagi bagikan oleh pemerintah Desa menggunakan mobil Bumdes milik Desa. Singkong yang di beli oleh pemerintah desa tersebut di bagikan kepada masyarakat desa tanjung sari.
Dugaan pengelabuan seolah olah Kebun singkong ketahanan pangan milik desa itu berhasil dan singkongnya besar besar padahal pohon singkongnya ketahanan pangan desa tanjung sari tahun 2024 itu diduga kuat tumbuhnya saja kerdil kerdil mana mungkin menghasilkan ubi singkong yang besar besar.
Hal ini juga menjadi pertanyaan publik dari mana sumber anggaran pemerintah desa tanjung sari membeli singkong itu dan di bagikan kepada masyarakat sementara tidak ada anggaran untuk pembelian singkong tahun anggaran 2025 di desa tanjung sari tersebut.
Dan menjadi bukti bahwa tidak adanya kinerja BPD sebagai Badan Pengawasan Desa. Yang mana seluruh kegiatan harus betul betul di awasi apa lagi terkait dengan dana dan anggaran yang di kucurkan pemerintah untuk rakyat.
Desa Tanjung Sari menjadi Ladang bisnis bagi Pemdes .
Awak media mencoba menghubungi sekdes desa tanjung sari untuk melakukan konfirmasi terkait pembagian singkong pada tanggal minggu 14 september 2025.tidak ada respon untuk mengetahui asal usul hasil kebun tersebut.
diduga kuat pemerintah desa mempermainkan anggaran biaya ketahanan pangan dengan alokasi dana desa.
Social Header